JUDUL : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

PENULIS : Ayep Rosidi, M.Pd.I. | Suprapti, M.Pd.I. | Ngalimun, M.Pd., M.I.Kom.

UKURAN: 23cm x 15,5cm

SINOPIS:

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) pembiayaan merupakan unsur  yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan.

Secara konseptual hal tersebut sejalan dengan unsur-unsur utama dalam organisasi yaitu man (manusia), material (bahan-bahan), money (uang) dan method (metode). Dengan demikian pembiayaan akan terkait dengan ketersediaan unsur uang dalam organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Pembiayaan untuk pendidikan berarti merencanakan bagaimana uang tersebut diperoleh dan bagaimana menggunakan uang tersebut untuk keperluan kegiatan pendidikan di tingkatan satuan pendidikan atau wilayah tertentu.

Dalam konsep pembiayaan  pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis,  yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah  merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan  pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan  ukuran  yang  menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam  menempuh pendidikan.

Namun demikian, dalam memahami pembiayaan pendidikan tersebut kita perlu memahami  konsep dan teori dasar yang dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana dasar pemikiran pembiayaan pendidikan, pola pembiayaan pendidikan dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu aktivitas pembiayaan pendidikan. Dalam kaitan ini mengapa negara turut bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan dan bagaimana peran instutusi dan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Hal tersebut akan dijelaskan dalam modul ini.

Pemahaman tentang pembiayaan pendidikan juga akan membawa kita pada bagaimana praktik pembiayaan dan kebijakan pembiayaan pendidikan di berbagai negara. Pemahaman atas implementasi pembiayaan pendidikan dan kebijakannya diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang relevansi antara teori dan konsep dasar pembiayaan pendidikan mengingat berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pembiayaan pendidikannya.